Kemandirian Vs Ketergantungan

Suatu hari, satu rombongan dari AusAID, C3 dan SNIP berada dalam satu mobil. Kami baru saja mengunjungi sebuah madrasah sasaran, yang menjadi tempat ujicoba instrument penelitian oleh lembaga lain. Setelah dari madrasah tersebut, kami akan mengintip kondisi SD negeri yang menjadi tetangga dekat madrasah sasaran itu dan menengok MIN yang menjadi tetangga jauhnya.

Seusai melihat kedua lembaga itu, saya optimis madrasah sasaran kita bisa bergerak lebih maju dari SD negeri, selanjutnya menyaingi MIN itu walau cukup berat. Insyaallah, suatu hari nanti. Optimisme itu juga yang saya sampaikan kepada ibu kamad dan ketua komite madrasah.

Letak posisi madrasah itu berderetan. diawali madrasah kita, SDN lalu MIN. Untuk kembali, kami harus putar balik. Nach yang jadi pembicaraan kami setelah acara intip-mengintip itu adalah soal jalan dari madrasah sasaran ke MIN itu. Kondisinya masyaallah, kalau kami pakai kendaraan bersasis rendah seperti sedan atau sejenisnya, paling knalpotnya udah pada bocor terantuk dalam lobang-lobang selebar sumur tradisional. Jadi, gak heran juga kalo ada guyonan bahwa kita bisa pelihara ikan lele di jalan bila musim hujan tiba.

Dari jalan itu, pembicaraan menjalar soal perawatan jalan, lalu meloncat ke soal program kerja pemda, lalu melambung ke soal politik. Sampai pada suatu ketika seorang staf SNIP berseloroh, bila saya mencalonkan jadi anggota legislatif, “pasti terpilih. Karena banyak sekali orang madrasah yang mengenal Bapak”. Bayangkan, berapa orang yang mendapat manfaat dari program bantuan madrasah ini. Begitu logika politik kawan kita itu.

“Begitu ya? Hhhmmm… Pernyataan sampean menggugah saya,” jawab saya. Apakah politik itu dunia ideal saya bahwa politik dan kekuasaan harus lebih peduli pada infrastruktur jalan dan dunia pendidikan termasuk madrasah? Ya itu salah satunya.

Apakah politik bisa memastikan semua madrasah dan sekolah bermutu tinggi dan mudah diakses? Bisa jadi. Bukankah bermain di ruang kekuasaan akan memberikan manfaat duniawi secara nyata dan langsung? Faktanya begitu. Nach, apalagi…tentu menarik bukan? Tidak, bagi saya. Yaa setidaknya saat ini. Saya tidak tahu di masa depan, wallohua’lam. Lalu, apa yang menggugah dan mengganggu pikiran saya itu?

Begini. Saya punya pertanyaan, dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam lembaga yang disokong dana terbatas seperti kebanyakan madrasah sasaran kita itu, apakah madrasah selalu bergantung pada dunia politik, dalam hal ini kebijakan berbentuk alokasi dalam APBD kabupaten/kota/propinsi atau DIPA kementerian pusat? Kalau iya, seberapa besar ketergantungan itu dan apakah sama mutlaknya seperti kita dan mahluk lain yang sangat bergantung pada ketersediaan air dan oksigen? Kalaulah tidak, bagaimana caranya agar madrasah kita tetap bermutu dan dapat diakses?

Kalau melihat sejarah madrasah di Indonesia, lembaga pendidikan ini muncul dari masyarakat, terutama kaum ulama di berbagai daerah. Madrasah pada awalnya adalah pendidikan keagamaan/diniyah, baik di pesantren maupun di musholla dan masjid. Sejalan dengan berdirinya negara Indonesia, formalisme pendidikan juga menjangkau madrasah, sehingga muncullah pendidikan formal berbasis agama sepeti MI, MTs dan MA. Saya kira, banyak kawan-kawan SNIP yang berbasis tarbiyah lebih mengetahuinya dari pada saya. Cuman yang ingin saya tekankan adalah secara historis, madrasah untuk berdiri tidak banyak dibantu negara, bahkan hingga sampai saat ini. Kawan-kawan bisa konfirmasi tentang poin terakhir saya itu.

Ingat, yang saya tulis adalah Pendirian madrasah. Coba tanyakan saja Kepala Bidang atau Seksi Mapenda, masyarakat yang berinisiatif atau pemerintah? Yang muncul adalah data 91% dari masyarakat dan hanya 9% yg dibentuk negara. Nach, ini menandakan satu hal: masyarakat madrasah lebih mandiri dalam mendirikan dan melaksanakan pendidikan formal mereka. Memang ada kredo yang jamak muncul saat akan mendirikan madrasah: saat madrasah didirikan, yang dipikirkan bukan pertanyaan “nanti bagaimana?” tentang perencanaan, wujud dan targetnya, tapi yang diutarakan para pegiat madrasah adalah “Bagaimana nanti sajalah!”.

Oke, kredo itu kadang hanya guyonan, tapi pada konteks tertentu itu menjadi kenyataan. Dari kredo ini, sebenarnya kemudian para pegiat madrasah bisa berbuat lebih banyak. Pertama, saat mendirikan, madrasah menyelenggarakan pendidikan tanpa banyak campur tangan pemintah, dalam hal ini Mapenda. Pemerintah kemudian menerbitkan surat ijin operasional, yang biasanya pada tahun kedua pendirian, plus mengeluarkan Nomor Statistik Madrasah (NSM). Jadi, selama dua tahun pertama itu, bisa disebut peran pemerintah sangat minim, walaupun substansial. Para pegiat dan mujahid madrasah lah yang paling banyak berperan. Nach ini modal pertama dan utama madrasah: kemandirian.

Kembali ke kredo itu. Saat mendirikan madrasah, dan pada periode-periode selanjutnya, pertanyaan “nanti bagaimana?” itu perlu dipikirkan secara serius. Kenapa demikian, pertama, pendirian itu satu tonggak kemajuan dan pencapaian (milestone) dari berbagai target yang harus dicapai dalam perjalanan panjang madrasah. Sama dengan SNIP, tonggak pertama adalah pendirian, penandatanganan kontrak yang menyatakan berdirinya SNIP secara legal. Satu milestone itu akan terus diteruskan untuk mencapai berbagai milestone lanjutannya. Demikian juga dengan madrasah, milestone pertama adalah berdiri dan beroperasi, kedua pelengkapan supra dan infra struktur, dan milestone turunannya, wa ilaa akhiirihim. Nach, dalam konteks peningkatan mutu di delapan standar itulah SNIP bekerja bersama dan untuk madrasah, melalui paket pelatihan-pendampingan-advokasi di level kebijakan.

Kedua, dengan memikirkan pertanyaan itu, tentu akan memasukkan unsur-unsur pengembangan mutu pendidikan madrasah itu sendiri, yang oleh pemerintah dirumuskan dalam delapan SNP itu. Dan tidak sedikit madrasah yang hanya memikirkan peningkatan mutu sarana dan prasarana semata. Madrasah sudah seharusnya diajak juga untuk MANDIRI dalam pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikannya. Maksud saya begini, dalam ilustrasi yang lain, ketika membuat anak janganlah kita hanya asyik dan bersemangat pada saat membuatnya saja, lebih dari itu adalah kita juga harus bertanggung jawab pada mutu hidup sang anak, mutu fisiknya, moralnya, pendidikannya, pakaiannya, dan seterusnya.

Oke, kalau saya mengatakan poin kedua ini kepada para pegiat madrasah, saya bisa dilempar songkok atau bengkiak. Itu karena saya terlihat menyederhakan masalah dan abai pada fakta bahwa para pegiat dan mujahid madrasah sudah bekerja banyak dan harus bekerja lebih banyak lagi, padahal banyak dari mereka dan para wali murid berasal dari kalangan yang secara ekonomi kurang mampu. Saya tidak akan menyepelekan masalah dan abai fakta tersebut. Justru dari sana saya berpijak. Hanya saja, memang saya akui, perlu kerja ekstra untuk meningkatkan mutu madrasah, bukan dengan kerja biasa-biasa saja-apalagi diam.

Saya punya cerita nyata, dan mungkin bisa jadi bahan renungan kita. Sekitar tahun 2009, ada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah baru di dekat rumah saya di Malang, saat itu baru kelas satu di keduanya. Keduanya ada di dalam pesantren. Setelah ada konfirmasi pertemuan, saya menghadap sang kyai. Saya memuji sang kyai karena secara bersamaan mendirikan dua madrasah baru berbeda level. Ini pencapaian yang luar biasa, milestone yang dahsyat! Lalu saya bertanya, bagaimana sang kyai akan mengembangkan keduanya? Hampir seperti kredo itu, ingat saya, sang kyai berkata secara diplomatis, “karenanya kita perlu bertemu. saya tidak begitu jelas seperti apa”. Glodakk!!! Serasa ada durian runtuh, tapi kok tepat kena kepala saya. Duch!..hehehe!

Lalu kami bercakap banyak. Hal yang saya sampaikan begini. Bila ingin maju, jangan menunggu bantuan. Jangan pernah kita menunggu dana hibah dari pemerintah, donor atau mana saja. Jangan pernah kita menuggu bantuan sosial pemda atau bahkan menunggu realisasi janji kampaye politik politisi untuk madrasah kita. Kemajuan dan peningkatan mutu itu bukan datang dari mereka. Peningkatan mutu ada di tangan kita. Bahkan Allah tak akan mengubah mutu dan standar kita lebih baik, bila kita sendiri tidak bergerak maju dan berubah untuk lebih baik. Terlalu berharga hidup kita dan terlalu menyedihkan harga diri kita kalau kualitas hidup kita ditentukan bantuan orang lain.

Selain itu, “katakanlah madrasah sampeyan sudah dipastikan menerima bantuan dari seorang politisi lewat DIPA atau APBD,” lanjut saya, “karena satu hal, bantuan itu harus diundur di dua tahun lagi. Apa yang akan sampean lakukan selama dua tahun itu? Masih tetap akan menunggu? Apa jadinya, setelah dua tahun bantuan yang diharap ternyata bantuan itu berbeda dengan kebutuhan, diharap Lab IPA – yang datang paket UKS? Lalu, apa yang terjadi dengan madrasah bila ternyata bantuan tak pernah datang, sementara sampeyan sudah menunggu selama dua tahun tanpa kerja yang jelas dan berarti untuk meningkat mutu madrasah?”

Sang kyai tersenyum, dan mendadak terlihat lebih segar dan cerah, “Ya ..yaa. Kita tak boleh diam. Lalu, apa tawaran sampeyan?” tanya sang kyai. Tentu saya sudah siapkan jawabannya, dan semoga bisa dibagi dalam tulisan yang lain. Namun yang pasti, setelahnya, semua stakeholders madrasah itu dilatih tentang perencanaan kerja, Pakem, dan Perpus. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara mandiri, tanpa bantuan pemerintah dan donor. Kini, dua madrasah itu baru sajaterakdirasi B. Alhamdulillah.

————–

Madrasah mampu untuk berdiri dan bermutu secara mandiri, kenapa ragu? Saya tak ragu. Masihkah peningkatan mutu madrasah bergantung sepenuhnya pada kebijakan politik, lewat DIPA atau APBD? Madrasah tak boleh bergantung, tapi pemerintah harus tetap bertanggung jawab.

Jadi, soal politik itu, sejauh ini saya cukup di luar saja.

 

Semoga bermanfaat. Salam Sukses!