Mempertahankan Kemandirian, Membangun Kreatifitas Fund Rishing

SMS masuk ke HP saya dari seorang direktur SNIP. Isinya: “Kita sambut baik protes Ketua DPR terhadap edaran larangan bantuan (ke Madrasah) oleh Mendagri…….” Konon, Mendagri melarang bantuan hibah untuk madrasah. Ini berita penting. Makanya, saya upload di grup BBM khusus SNIP. Sesaat setelahnya
saya terdiam dalam hujan pertanyaan yang muncul saat itu. Apa maksudnya? apa motifnya? kapan efektifnya? Bagaimana nasib madrasah ya? Dan sebagainya dan sepusing-pusingnya. Bila Surat Edaran itu benar-benar efektif berjalan, pertanyaan yang paling saya renungkan adalah bagaimana dan apa terobosan strategis pendanaan untuk madrasah di luar APBD.

Kenapa saya begitu memikirkannya itu dikarenakan ada dua alasan mendasar. Pertama saya lebih suka mencari opsi-opsi solutif daripada berpolemik yang berbelit-belit. Begitu melihat SMS itu, saya langsung berlayar di dunia internet. Saya tak menemukan dokumen Surat Edaran (SE) Mendagri itu. Saya minta kawan-kawan yang saya pikir punya akses ke dokumen dimaksud, juga tak ada jawab. Sementara, hasil mesin pencarian di internet lebih banyak tulisan tentang penolakan SE tersebut. Tentu saja posisi saya menolak SE tersebut.

Selain mempertegas penganaktirian madrasah, SE itu mencerminkan bahwa negara mau lari dari amanat dan tanggung jawab konstitusinya. Seorang kawan saya berspekulasi bahwa SE itu adalah jalan untuk membawa madrasah ke dalam wewenang kementerian pendidikan. Dan demikianlah polemik itu beranak pinak.

Alasan kedua adalah, saat ini memang saya sangat konsen dengan strategi pendanaan madrasah. Katakanlah SE itu efektif berlaku, maka tidak ada pilihan bagi madrasah untuk mencari terobosan-terobosan yang strategis nan kreatif di bidang pendanaan pengembangannya. Dengan demikian, madrasah punya langkah-langkah yang terencana, terukur dan efektif untuk tetap beroperasinal sesuai dengan standar pendidikan nasional. Tentu saja memikirkan jalan lain di luar APBD bukan berarti menerima SE. Bila pun SE itu dibatalkan, kita tidak akan merugi. Karena kita akan semakin kaya tentang opsi opsi strategis pendanaan madrasah.

Namun yang terjadi hingga saat ini adalah berita-berita penolakan. Ada dua berita sanggahan dari kementerian itu di berita on-line Republika dan Radar Banten. Isu SE ini akan terus digoreng secara politik, mengingat tahun ini adalah tahun penuh pilkada dan persiapan pemilu nasional. Bila kita tidak jernih melihatnya, bisajadi kita akan berada dalam wajan politik dan digoreng, mungkin sampai kita sendiri gosong. Oleh karenanya, saya pikir kita perlu tegaskan diri bahwa posisi kita bersama madrasah. Kita perlu dan bahkan mungkin wajib menolak SE itu. Hanya saja, kita perlu memikirkan lebih dari berita-berita yang muncul, kita perlu memikirkan ide-ide kreatif yang lebih mendasar bagaimana mendanai madrasah yang lebih ajeg, berkesinambungan, memadai terhadap kebutuhan, dan halal.

Saya cukup optimis ada jalan lain di APBD untuk madrasah. Hanya saja, apakah kita sudah benar benar bertawakkal untuk mencari solusi pendanaan madrasah, sehingga bisa mendapatkan akses, pintu dan rizki itu dari cara-cara yang tidak terduga seperti yang dijanjikan (Ath Tholaq ayat 2-3) itu?

Sebagai contoh, C3 sempat menyampaikan materi strategi pendanaan madrasah (dalam kegiatan Sosialisasi Tahap 2). Di sesi itu dibahas ada dua jenis sumber dana primer (APBN, APBD propinsi, dan kabupaten/kota). Yaa kalau misalnya dilarang di APBD, yaaa kita kejar yang di APBN..

Sumber sekunder bisa berasal dari dunia usaha dan industri (DUDI) di sekitar madrasah. DUDI ini banyak ragam dan skala usahanya, yang terdekatlah yang paling potensial bagi madrasah. Corporate Social Responsibility (CSR) sudah menjadi kewajiban konstitusional bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Ya bila sebuah usaha ingin lestari, perusahaan harus membangun strategi kesinambungan bisnis yang berbentuk Triple Bottom Line, tiga jangkar utama dalam berbisnis yang sinambung: aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan (Dunphy, et.all., 2000). Lembaga donor bisa juga menjadi alternatif. Walaupun bersifat selektif, dan terkadang komepetitif dalam distribusi dan seleksi madrasah penerima, opsi ini masih sangat layak untuk dimasukkan dalam daftar kita.

Last but not least, Madrasah itu berbasis masyarakat, tumbuh bersama masyarakat, besar di masyarakat, dan memberi ke masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakatlah madrasah bisa ber’curhat’. Tentu saja, perlu strategi tersediri agar efektif dan tak melanggar aturan yang ada. Memungut itu dilarang pemerintah, tapi tidak demikian dengan menerima berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Saya kira, kalau soal efektifitas itu, strategi itu bisa kita petik dari berbagai hikmah dari proses yang terjadi di madrasah Tahap 1.

Jadi, SE itu kita tolak. Sumber pendanaan lain bagi madrasah juga perlu serius dipikirkan.

———————

Semoga bermanfaat. Salam sukses!